Akuntansi Perolehan Aset Tetap

 

1. Pendahuluan

Aset tetap merupakan komponen fundamental dalam struktur aset sebagian besar entitas bisnis, memegang peranan krusial dalam mendukung kegiatan operasional, terutama pada perusahaan padat modal seperti manufaktur atau infrastruktur. Nilai aset tetap yang seringkali signifikan memberikan dampak material terhadap penyajian posisi keuangan entitas dalam laporan posisi keuangan (neraca).

Lebih lanjut, alokasi biaya perolehan aset tetap melalui mekanisme penyusutan secara langsung memengaruhi perhitungan laba rugi periodik. Kesalahan dalam penerapan perlakuan akuntansi aset tetap, khususnya pada tahap perolehan awal, dapat berakibat pada salah saji nilai aset dan laba, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pengambilan keputusan ekonomi yang keliru oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang tepat dan konsisten untuk aset tetap menjadi sangat penting guna memastikan penyajian laporan keuangan yang wajar dan andal.  

Di Indonesia, kerangka acuan utama untuk perlakuan akuntansi aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara spesifik, PSAK 216: Aset Tetap merupakan standar yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 (dengan relevansi untuk periode pelaporan per April 2025 sesuai permintaan pengguna), menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 16: Aset Tetap.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif dan mendalam mengenai perlakuan akuntansi spesifik untuk tahap perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 216, dengan mengacu pada publikasi dan sumber resmi IAI serta materi relevan lainnya.  

Penting untuk dipahami bahwa penerbitan PSAK 216 dan penomoran ulang standar-standar lainnya merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAI dalam melakukan konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Penomoran ulang ini, seperti perubahan dari PSAK 16 menjadi PSAK 216, menyelaraskan struktur SAK Indonesia dengan IFRS Accounting Standards. Selain itu, amendemen-amendemen penting yang sebelumnya diterapkan pada PSAK 16, seperti klarifikasi mengenai perlakuan hasil sebelum penggunaan yang diintensikan yang diadopsi dari IAS 16 , kemungkinan besar akan tetap relevan dan terintegrasi dalam PSAK 216.

Konteks konvergensi ini mengindikasikan bahwa meskipun PSAK 216 merupakan standar baru yang menggantikan PSAK 16, prinsip-prinsip inti akuntansi aset tetap yang selaras dengan IFRS akan tetap dipertahankan, sambil mengadopsi pembaruan dan klarifikasi internasional terkini. Bagi para profesional akuntansi, hal ini menuntut pemahaman tidak hanya terhadap teks PSAK 216 itu sendiri, tetapi juga kesadaran akan latar belakang IFRS dan potensi interpretasi lebih lanjut yang mungkin muncul seiring perkembangan standar global. Kesiapan untuk terus beradaptasi dengan pembaruan standar menjadi kunci dalam praktik akuntansi modern.  

2. Identifikasi Standar dan Ruang Lingkup PSAK 216

Standar akuntansi keuangan yang secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap di Indonesia, yang berlaku efektif untuk periode dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, adalah PSAK 216: Aset Tetap. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan secara resmi menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 16: Aset Tetap. PSAK 216 menjadi pedoman utama bagi entitas dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan informasi terkait aset tetap dalam laporan keuangannya.  

PSAK 216 memiliki ruang lingkup penerapan yang luas, mencakup akuntansi untuk semua aset tetap, kecuali dalam kondisi di mana standar akuntansi keuangan (SAK) lain secara eksplisit mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Penting bagi entitas untuk mengidentifikasi secara tepat apakah suatu aset termasuk dalam cakupan PSAK 216 sebelum menerapkan ketentuannya.

Berdasarkan praktik yang umum diadopsi dari PSAK 16 (yang digantikan oleh PSAK 216) dan standar terkait lainnya, terdapat beberapa pengecualian utama dari ruang lingkup PSAK 216:

1. Aset Tetap yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual: Aset tetap yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai "dimiliki untuk dijual" sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 105 (sebelumnya PSAK 58): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, tidak lagi diatur oleh PSAK 216. Aset ini akan diukur dan disajikan sesuai dengan PSAK 105/58.  
2. Aset Biologis Terkait Aktivitas Agrikultur: Pengakuan dan pengukuran aset biologis yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur diatur secara spesifik dalam PSAK 69: Agrikultur.
3. Aset Eksplorasi dan Evaluasi: Pengakuan dan pengukuran aset yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral diatur dalam PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral.  
4. Hak Penambangan dan Cadangan Mineral: Hak penambangan serta cadangan mineral seperti minyak bumi, gas alam, dan sumber daya alam tidak terbarukan sejenis lainnya juga berada di luar ruang lingkup PSAK 216.  

Memahami pengecualian ruang lingkup ini merupakan langkah awal yang krusial. Sebelum menerapkan ketentuan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 216, entitas harus terlebih dahulu memastikan bahwa aset yang bersangkutan memang benar-benar termasuk dalam cakupan standar ini. Kesalahan dalam identifikasi ruang lingkup dapat mengakibatkan penerapan standar akuntansi yang keliru, misalnya, mengukur aset yang seharusnya tunduk pada PSAK 105/58 dengan menggunakan metode biaya atau revaluasi PSAK 216, atau sebaliknya. Oleh karena itu, analisis cermat terhadap sifat dan tujuan penggunaan aset sangat diperlukan untuk memastikan klasifikasi yang tepat dan penerapan standar akuntansi yang relevan, sehingga mencegah potensi salah saji dalam laporan keuangan sejak tahap awal.  

3. Definisi Aset Tetap Menurut PSAK 216

PSAK 216 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memenuhi dua kriteria utama :  

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode.

Definisi ini mengandung beberapa elemen kunci yang perlu dipahami:

• Berwujud (Tangible): Aset tetap harus memiliki substansi atau bentuk fisik yang nyata. Karakteristik ini membedakannya secara jelas dari aset takberwujud (seperti hak paten, merek dagang, atau goodwill) yang pengakuannya diatur dalam PSAK 238 (sebelumnya PSAK 19).  
• Tujuan Penggunaan (Purpose of Holding): Aset tetap dimiliki bukan untuk tujuan dijual kembali dalam kegiatan normal operasi bisnis entitas. Sebaliknya, aset ini digunakan secara aktif dalam operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan selama masa manfaatnya, baik melalui proses produksi barang, penyediaan jasa, disewakan (direntalkan) kepada pihak lain, maupun untuk mendukung fungsi administratif perusahaan. Tujuan penggunaan ini membedakan aset tetap dari persediaan (yang diatur dalam PSAK 202/14, yang memang dimaksudkan untuk dijual) dan dari properti investasi (yang diatur dalam PSAK 240/13, yang dimiliki untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai, bukan digunakan dalam operasi utama).  
• Masa Manfaat (Useful Life): Aset tetap diharapkan memberikan manfaat ekonomik kepada entitas selama lebih dari satu periode akuntansi, yang umumnya diartikan sebagai lebih dari satu tahun. Karakteristik jangka panjang ini membedakannya dari aset lancar yang diharapkan dapat direalisasikan atau digunakan dalam satu siklus operasi normal atau satu tahun.  

Penekanan pada tujuan penggunaan dalam definisi aset tetap sangatlah penting. Klasifikasi suatu item sebagai aset tetap tidak hanya bergantung pada bentuk fisiknya, tetapi lebih pada intensi manajemen dan bagaimana aset tersebut digunakan dalam operasi entitas. Sebagai contoh, sebuah kendaraan yang dibeli oleh perusahaan manufaktur untuk mengangkut barang produksinya akan diklasifikasikan sebagai aset tetap. Namun, kendaraan yang identik yang dibeli oleh dealer mobil untuk dijual kepada pelanggan akan diklasifikasikan sebagai persediaan.

Demikian pula, bangunan yang digunakan sebagai kantor pusat operasi adalah aset tetap, sedangkan bangunan yang sama yang dimiliki untuk disewakan kepada pihak lain guna memperoleh pendapatan sewa (dan tidak digunakan signifikan oleh pemilik) akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai properti investasi menurut PSAK 240/13. Oleh karena itu, penentuan klasifikasi aset memerlukan analisis substansi atas tujuan perolehan dan penggunaannya.

Dokumentasi yang memadai mengenai intensi manajemen pada saat akuisisi menjadi bukti pendukung yang relevan. Perlu dicatat pula bahwa jika terjadi perubahan signifikan dalam tujuan penggunaan di kemudian hari (misalnya, aset tetap yang semula digunakan dalam operasi kemudian diputuskan untuk dijual), maka reklasifikasi aset mungkin diperlukan sesuai standar yang relevan, seperti PSAK 105/58.  

4. Pengakuan Awal Aset Tetap

Agar suatu pengeluaran dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap dalam laporan posisi keuangan, PSAK 216 menetapkan dua kriteria pengakuan yang harus dipenuhi secara kumulatif :  

1. Besar Kemungkinan (Probable) Entitas Akan Memperoleh Manfaat Ekonomik Masa Depan dari Aset Tersebut: Harus terdapat ekspektasi yang cukup tinggi bahwa penggunaan aset tersebut akan memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas masuk bersih ke entitas di masa mendatang. Manfaat ekonomi ini dapat berupa peningkatan pendapatan, penurunan biaya operasional, atau manfaat lain yang dapat diukur secara ekonomi. Termasuk dalam kriteria ini adalah perolehan aset tetap untuk alasan keamanan atau lingkungan. Meskipun aset semacam itu mungkin tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi dari aset lain yang sudah ada, perolehannya mungkin diperlukan agar entitas dapat terus memperoleh manfaat ekonomi dari aset-aset lainnya.  
2. Biaya Perolehan Aset Tersebut Dapat Diukur Secara Andal (Reliably Measured): Entitas harus dapat menentukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut secara wajar dan objektif. Keandalan pengukuran ini biasanya didukung oleh bukti transaksi yang valid, seperti faktur pembelian, kontrak konstruksi, atau dokumen kepemilikan lainnya yang mencantumkan harga atau biaya yang relevan.  

Kedua kriteria ini—manfaat ekonomi masa depan yang besar kemungkinannya dan pengukuran biaya yang andal—harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu item dapat diakui sebagai aset tetap. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, melainkan harus diakui sebagai beban pada periode saat terjadinya. Sebagai contoh, suatu entitas mungkin mengeluarkan biaya yang dapat diukur secara andal, tetapi jika tidak ada ekspektasi manfaat ekonomi masa depan yang signifikan dari pengeluaran tersebut (misalnya, biaya perbaikan rutin yang tidak menambah umur atau kapasitas aset), maka biaya tersebut dibebankan. Sebaliknya, suatu item mungkin diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, tetapi jika biaya perolehannya tidak dapat ditentukan secara andal (misalnya, aset yang diterima sebagai donasi tanpa adanya dasar penilaian nilai wajar yang memadai), maka item tersebut juga tidak dapat diakui sebagai aset tetap.  

Keterkaitan erat antara kedua kriteria ini menggarisbawahi pentingnya proses penilaian yang cermat pada saat perolehan aset. Entitas perlu mengevaluasi baik aspek kualitatif (potensi manfaat ekonomi) maupun aspek kuantitatif (keandalan pengukuran biaya). Sistem pengendalian internal yang efektif seputar proses akuisisi dan otorisasi belanja modal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pengeluaran yang memenuhi kedua kriteria tersebut yang dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Mengenai saat pengakuan, kriteria pengakuan umumnya dianggap terpenuhi ketika risiko dan manfaat signifikan (rewards and risks) terkait kepemilikan aset telah berpindah kepada entitas. Momen ini seringkali bersamaan dengan saat entitas menerima penyerahan fisik aset atau saat hak kepemilikan hukum atas aset tersebut dialihkan.  

5. Pengukuran Awal: Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

5.1. Prinsip Dasar Pengukuran Awal

Setelah suatu item memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai awal yang akan dicatat dalam laporan posisi keuangan. PSAK 216 menetapkan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehannya (cost).  

Biaya perolehan didefinisikan sebagai jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan oleh entitas, untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksinya. Prinsip pengukuran berbasis biaya perolehan ini bertujuan untuk mencatat aset pada nilai pengorbanan ekonomis yang sesungguhnya dikeluarkan oleh entitas untuk mendapatkan aset tersebut hingga siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.  

5.2. Komponen Biaya Perolehan Rinci

Biaya perolehan aset tetap tidak hanya terbatas pada harga beli, tetapi mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan. Sesuai dengan panduan dalam PSAK 216 (mengacu pada paragraf 16 dan sekitarnya, konsisten dengan PSAK 16), komponen biaya perolehan meliputi:

(a) Harga Beli (Purchase Price):

• Ini adalah harga yang tercantum dalam faktur pembelian atau kontrak.
• Termasuk di dalamnya adalah bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan (non-refundable taxes), seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang berdasarkan ketentuan perpajakan tidak dapat direstitusi atau dikompensasikan.  
• Harga beli ini harus dikurangi dengan diskon dagang (trade discounts) dan potongan pembelian lainnya (rebates) yang diterima oleh entitas.  

(b) Biaya yang Dapat Diatribusikan Secara Langsung (Directly Attributable Costs):

• Ini adalah biaya-biaya tambahan yang mutlak diperlukan untuk membawa aset ke lokasi (bringing the asset to the location) dan kondisi (bringing the asset to the condition) yang diperlukan agar aset tersebut siap beroperasi sesuai dengan maksud atau intensi manajemen. Contoh spesifik biaya-biaya ini meliputi:
• Biaya penyiapan lokasi (costs of site preparation).  
• Biaya penanganan dan pengiriman awal (initial delivery and handling costs).  
• Biaya perakitan dan instalasi (assembly and installation costs).  
• Biaya profesional, seperti fee untuk arsitek dan insinyur yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksi aset.  
• Biaya imbalan kerja (sesuai PSAK 24/219: Imbalan Kerja) yang timbul secara langsung dari konstruksi atau akuisisi aset tetap.  
• Biaya pengujian (costs of testing) apakah aset berfungsi dengan baik. Penting untuk dicatat adanya klarifikasi signifikan melalui amendemen (yang diadopsi dari IAS 16 dan kemungkinan besar berlaku untuk PSAK 216) :
• Hasil neto dari penjualan setiap item yang diproduksi selama proses pengujian (misalnya, sampel produk yang dihasilkan saat menguji mesin baru) tidak boleh dikurangkan dari biaya perolehan aset tetap.
• Sebaliknya, hasil penjualan item tersebut dan biaya pokok untuk memproduksinya (diukur sesuai PSAK 14/202: Persediaan) harus diakui secara terpisah dalam laporan laba rugi. Amendemen ini menegaskan bahwa pengujian adalah bagian dari proses membawa aset ke kondisi siap pakai, namun pendapatan atau biaya insidental yang timbul selama pengujian tersebut tidak boleh mengubah pengukuran biaya perolehan aset itu sendiri.

(c) Estimasi Awal Biaya Pembongkaran, Pemindahan, dan Restorasi Lokasi (Initial Estimate of Dismantling, Removal, and Site Restoration Costs):

• Komponen ini mencakup estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh entitas di masa depan pada akhir umur manfaat aset untuk membongkar (dismantling) dan memindahkan (removing) aset tersebut, serta merestorasi (restoring) lokasi tempat aset berada.
• Biaya estimasi ini dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset tetap hanya jika entitas memiliki kewajiban (obligation) hukum atau konstruktif atas biaya-biaya tersebut. Kewajiban ini dapat timbul pada saat aset diperoleh atau sebagai konsekuensi dari penggunaan aset selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan.  
• Pengakuan dan pengukuran kewajiban terkait biaya pembongkaran dan restorasi ini harus mengacu pada ketentuan dalam PSAK 57 (Revisi terkait/PSAK 237): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.

5.3. Biaya yang Tidak Termasuk dalam Biaya Perolehan

PSAK 216 (konsisten dengan PSAK 16) juga mengklarifikasi jenis-jenis biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap, melainkan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Contoh biaya-biaya tersebut meliputi :  

• Biaya pembukaan fasilitas baru.
• Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi).
• Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau dengan kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf).
• Biaya administrasi dan overhead umum lainnya, kecuali jika dapat dibuktikan secara jelas bahwa biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan aset atau membawa aset ke kondisi siap pakai.
• Biaya yang timbul setelah aset secara fisik berada di lokasi dan kondisi yang siap digunakan sesuai intensi manajemen, tetapi belum mulai dioperasikan atau baru beroperasi di bawah kapasitas normal.
• Kerugian operasional awal yang mungkin terjadi sebelum aset mencapai tingkat kinerja yang direncanakan.
• Biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.
• Biaya perawatan sehari-hari (day-to-day servicing) aset tetap. Biaya ini, seperti biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai untuk pemeliharaan rutin, diakui dalam laba rugi sebagai beban pemeliharaan dan perbaikan saat terjadi.  
• Jumlah biaya abnormal atau pemborosan (inefficiency) bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama proses konstruksi aset (akan dibahas lebih lanjut pada bagian Aset Dibangun Sendiri).

Ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya-biaya ini sangat penting. Biaya perolehan yang dihitung akan menjadi dasar untuk pengukuran selanjutnya, termasuk perhitungan beban penyusutan dan pengujian penurunan nilai di masa depan. Memasukkan biaya yang seharusnya dibebankan ke dalam biaya perolehan akan menyebabkan nilai aset di neraca terlalu tinggi (overstated) dan beban pada laporan laba rugi terlalu rendah (understated) pada periode berjalan, sehingga menghasilkan laba yang tampak lebih tinggi dari yang seharusnya. Sebaliknya, membebankan biaya yang seharusnya dikapitalisasi akan mengakibatkan nilai aset terlalu rendah dan beban terlalu tinggi, yang menekan laba periode berjalan.  

Perubahan penting seperti amendemen terkait perlakuan hasil penjualan selama pengujian menunjukkan penekanan standar pada prinsip bahwa biaya perolehan hanya boleh mencakup pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk membawa aset ke kondisi siap pakai sesuai intensi manajemen, dan tidak boleh dikurangi oleh pendapatan insidental yang terjadi sebelum titik tersebut. Oleh karena itu, entitas harus memiliki kebijakan akuntansi yang jelas, prosedur pengendalian internal yang memadai, dan dokumentasi pendukung yang lengkap untuk setiap komponen biaya yang dikapitalisasi guna memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap PSAK 216. Proses audit, baik internal maupun eksternal, akan memberikan perhatian khusus pada validitas dan kelengkapan biaya perolehan yang dikapitalisasi.  

6. Penentuan Biaya Perolehan untuk Metode Akuisisi Spesifik

Selain pembelian tunai standar, aset tetap dapat diperoleh melalui berbagai cara. PSAK 216 memberikan panduan spesifik mengenai penentuan biaya perolehan untuk beberapa metode akuisisi yang umum terjadi:

6.1. Pembelian Tunai (Cash Purchase)

Ini adalah metode perolehan yang paling sederhana. Biaya perolehan aset tetap yang dibeli secara tunai adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan oleh entitas. Jumlah ini mencakup harga yang tertera pada faktur pembelian ditambah dengan semua biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap pakai, seperti biaya transportasi (angkut), biaya pemasangan (instalasi), bea masuk, pajak pembelian non-refundable, dan biaya profesional terkait langsung.  

6.2. Pembelian dengan Pembayaran Ditangguhkan (Deferred Payment Purchase)

Ketika aset tetap diperoleh dengan skema pembayaran yang ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal (misalnya, pembelian secara angsuran jangka panjang), biaya perolehan aset tersebut tidak sama dengan total jumlah pembayaran di masa depan. Sebaliknya, biaya perolehan harus diukur sebesar nilai tunai setara (cash price equivalent) pada tanggal pengakuan. Nilai tunai setara ini merepresentasikan harga aset seandainya dibeli secara tunai pada saat transaksi.  

Selisih antara total pembayaran yang akan dilakukan di masa depan dengan nilai tunai setara pada dasarnya merupakan beban bunga yang merefleksikan biaya pendanaan selama periode kredit. Beban bunga ini harus diakui secara periodik selama masa kredit dan dibebankan ke laporan laba rugi.  

Namun, terdapat pengecualian penting terkait perlakuan beban bunga ini. Jika aset tetap yang diperoleh dengan pembayaran ditangguhkan tersebut memenuhi kriteria sebagai aset kualifikasian (qualifying asset) sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 26 (Revisi terkait/PSAK 223): Biaya Pinjaman, maka beban bunga yang timbul selama periode konstruksi atau persiapan aset tersebut harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap, bukan dibebankan. Aset kualifikasian adalah aset yang secara substansial membutuhkan waktu yang cukup lama (substantial period of time) untuk disiapkan hingga siap digunakan sesuai tujuannya atau siap untuk dijual.  

Interaksi antara PSAK 216 dan PSAK 223 ini sangat penting. Entitas tidak dapat secara otomatis membebankan seluruh komponen bunga dalam pembelian angsuran. Perlu dilakukan analisis apakah aset yang dibeli merupakan aset kualifikasian. Jika ya (misalnya, pembangunan gedung atau instalasi pabrik yang kompleks yang dibiayai melalui angsuran jangka panjang), maka bunga yang relevan selama periode pembangunan/persiapan wajib dikapitalisasi sesuai ketentuan PSAK 223. Hal ini memastikan bahwa biaya perolehan aset mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan, termasuk biaya pendanaan yang dapat diatribusikan langsung, untuk membawa aset kualifikasian tersebut ke kondisi siap pakai. Penerapan yang benar memerlukan pemahaman mendalam atas kedua standar tersebut.

6.3. Pertukaran Aset (Asset Exchange)

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lain, atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Pengukuran biaya perolehan aset tetap yang diterima dalam transaksi pertukaran sangat bergantung pada apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial (commercial substance) atau tidak.  

Suatu pertukaran dianggap memiliki substansi komersial jika transaksi tersebut diharapkan menyebabkan perubahan signifikan pada arus kas masa depan entitas. Secara lebih spesifik, pertukaran memiliki substansi komersial jika :  

• Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda secara signifikan dari konfigurasi arus kas aset yang diserahkan; atau
• Nilai spesifik entitas (entity-specific value) dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran tersebut.

Dengan kata lain, posisi ekonomi entitas secara fundamental berubah akibat transaksi pertukaran tersebut.

Perlakuan akuntansinya dibedakan sebagai berikut:

• Pertukaran dengan Substansi Komersial:
• Biaya perolehan aset tetap yang diterima diukur pada nilai wajar (fair value). Nilai wajar yang digunakan adalah nilai wajar aset yang diserahkan, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas atau lebih andal pengukurannya. Pengukuran ini disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer (dibayarkan atau diterima) sebagai bagian dari pertukaran.  
• Selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dengan nilai tercatatnya (carrying amount) diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan aset dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya pertukaran.  
• Pertukaran Tanpa Substansi Komersial (atau Nilai Wajar Tidak Dapat Diukur Andal):
• Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau jika nilai wajar dari aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan aset tetap yang diterima diukur sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang diserahkan. Pengukuran ini juga disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.  
• Dalam kasus ini, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pertukaran. Entitas pada dasarnya melanjutkan nilai buku dari investasi sebelumnya ke dalam aset baru yang diterima.  

Aturan pertukaran ini menyoroti prinsip akuntansi yang mengutamakan substansi ekonomi di atas bentuk hukum (substance over form). Jika pertukaran secara fundamental tidak mengubah posisi arus kas masa depan entitas (tidak ada substansi komersial), maka mengakui keuntungan atau kerugian berdasarkan nilai wajar dianggap tidak tepat karena lebih mencerminkan kelanjutan investasi pada nilai historis. Sebaliknya, jika posisi ekonomi berubah, transaksi lebih menyerupai penjualan aset lama dan pembelian aset baru, sehingga pengukuran nilai wajar dan pengakuan laba/rugi menjadi relevan.  

Penerapan aturan ini memerlukan judgement profesional yang signifikan, baik dalam menilai keberadaan substansi komersial (dengan menganalisis dampak pada arus kas) maupun dalam menentukan nilai wajar secara andal (mengacu pada PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar). Dokumentasi yang kuat atas analisis substansi komersial dan dasar penentuan nilai wajar menjadi sangat penting untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban.  

6.4. Aset Dibangun Sendiri (Self-Constructed Assets)

Entitas dapat membangun sendiri aset tetapnya daripada membelinya dari pihak eksternal. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun sendiri ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli, yaitu mencakup semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke kondisi siap pakai.  

Komponen biaya perolehan aset dibangun sendiri meliputi:

• Biaya bahan baku langsung (direct materials) yang digunakan dalam konstruksi.
• Biaya tenaga kerja langsung (direct labor) yang terlibat dalam proses pembangunan.  
• Alokasi biaya overhead produksi yang relevan. Ini termasuk overhead variabel dan bagian dari overhead tetap yang dapat dialokasikan secara sistematis dan rasional ke proses konstruksi, biasanya berdasarkan tingkat aktivitas normal atau kapasitas normal fasilitas produksi. Alokasi overhead tetap harus hati-hati agar tidak mengkapitalisasi biaya yang timbul akibat inefisiensi atau utilisasi pabrik yang rendah.  

Selain itu, terdapat dua aspek penting lainnya dalam menentukan biaya perolehan aset dibangun sendiri:

• Kapitalisasi Biaya Pinjaman: Sebagaimana dibahas sebelumnya, jika aset yang dibangun sendiri tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian menurut PSAK 26 (Revisi terkait/PSAK 223): Biaya Pinjaman (yaitu, membutuhkan waktu substansial untuk penyelesaian), maka biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan proses konstruksi wajib dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Periode kapitalisasi dimulai ketika pengeluaran untuk aset, biaya pinjaman, dan aktivitas konstruksi telah dimulai, dan berakhir ketika aset secara substansial siap untuk digunakan.  
• Biaya Tidak Normal/Inefisiensi: Jumlah biaya bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terbuang secara tidak normal (abnormal amounts of wasted resources) atau akibat inefisiensi selama proses konstruksi tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset tetap. Biaya-biaya abnormal ini harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Prinsip ini konsisten dengan konsep bahwa biaya perolehan hanya mencakup pengorbanan ekonomis yang wajar dan diperlukan untuk memperoleh atau membangun aset. Meskipun tidak secara eksplisit ditemukan dalam cuplikan spesifik mengenai PSAK 216 , pengecualian biaya abnormal ini merupakan prinsip fundamental dalam akuntansi biaya perolehan aset tetap yang diadopsi dari PSAK 16 dan praktik akuntansi yang berlaku umum.  

Penentuan biaya perolehan aset dibangun sendiri seringkali lebih kompleks dibandingkan aset yang dibeli karena melibatkan alokasi biaya internal seperti overhead dan bunga pinjaman. Entitas memerlukan sistem akuntansi biaya yang andal untuk dapat melacak, mengidentifikasi, dan mengalokasikan biaya-biaya ini secara akurat. Kebijakan akuntansi yang jelas mengenai metode alokasi overhead, kriteria kapitalisasi bunga sesuai PSAK 223, serta identifikasi dan perlakuan biaya abnormal sangatlah penting untuk memastikan biaya perolehan aset tidak salah saji.  

6.5. Perolehan Melalui Hibah Pemerintah (Government Grants)

Aset tetap terkadang dapat diperoleh melalui bantuan atau hibah dari pemerintah. Perlakuan akuntansi untuk hibah pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan perolehan aset, diatur secara spesifik dalam PSAK 61 (Revisi terkait/PSAK 243): Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. PSAK 216 kemungkinan besar akan merujuk ke standar ini untuk panduan detailnya.  

Meskipun perolehan aset itu sendiri (pengakuan awal dan pengukuran biaya perolehan/nilai wajar) tetap mengikuti prinsip PSAK 216, perlakuan akuntansi atas hibah yang diterima diatur oleh PSAK 243/61. Secara umum, untuk hibah pemerintah yang terkait dengan aset (hibah yang syarat utamanya adalah agar entitas membeli, membangun, atau mengakuisisi aset jangka panjang), PSAK 243/61 memperbolehkan entitas memilih salah satu dari dua metode penyajian :  

1. Metode Pendapatan Ditangguhkan (Deferred Income Method): Hibah diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan. Pendapatan ditangguhkan ini kemudian diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi secara sistematis dan rasional selama umur manfaat aset yang bersangkutan, seringkali sejalan dengan pengakuan beban penyusutan aset tersebut.
2. Metode Pengurang Aset (Deduction from Asset Method): Hibah diakui sebagai pengurang terhadap jumlah tercatat bruto aset tetap yang terkait. Akibatnya, hibah tersebut akan diakui dalam laporan laba rugi selama umur manfaat aset melalui pengurangan beban penyusutan tahunan.

Pilihan antara kedua metode ini merupakan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan secara konsisten oleh entitas untuk hibah sejenis. Jika aset tetap diperoleh dalam bentuk hibah non-moneter (misalnya, pemerintah memberikan tanah atau bangunan), aset tersebut umumnya diukur pada nilai wajarnya pada saat perolehan, dan kemudian hibah tersebut dicatat menggunakan salah satu dari dua metode di atas.  

Penting untuk memisahkan perlakuan akuntansi untuk perolehan aset (sesuai PSAK 216) dan perlakuan akuntansi untuk hibah yang diterima (sesuai PSAK 243/61). Meskipun kedua transaksi ini mungkin terkait erat, keduanya diatur oleh standar yang berbeda dan memiliki implikasi penyajian yang berbeda pula. Pilihan metode penyajian hibah akan memengaruhi baik laporan posisi keuangan (nilai tercatat aset atau adanya pendapatan ditangguhkan) maupun laporan laba rugi (pengakuan pendapatan hibah atau pengurangan beban penyusutan) di periode-periode berikutnya.  

7. Pengungkapan Terkait Perolehan Aset Tetap

Transparansi mengenai perolehan dan perubahan aset tetap merupakan hal penting bagi pengguna laporan keuangan. PSAK 216 (kemungkinan besar mengadopsi persyaratan pengungkapan dari PSAK 16 paragraf 73-79) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar pengguna dapat memahami dasar pengukuran yang digunakan dan melacak perubahan jumlah tercatat aset tetap dari awal hingga akhir periode pelaporan.

Terkait secara spesifik dengan perolehan aset tetap, pengungkapan kunci yang disyaratkan meliputi:

• Dasar Pengukuran: Mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto aset tetap (misalnya, model biaya atau model revaluasi – meskipun fokus laporan ini pada perolehan dengan model biaya).  
• Rekonsiliasi Jumlah Tercatat: Menyajikan rekonsiliasi (mutasi) jumlah tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode untuk setiap kelompok aset tetap. Rekonsiliasi ini harus menunjukkan secara terpisah :
• Penambahan (Additions): Jumlah aset tetap yang diperoleh selama periode, baik melalui pembelian maupun pembangunan sendiri.
• Akuisisi melalui Kombinasi Bisnis: Jumlah aset tetap yang diperoleh sebagai bagian dari transaksi kombinasi bisnis (jika relevan).
• Aset yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual: Jumlah aset tetap yang direklasifikasi menjadi kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 105/58, serta pelepasan lainnya.
• (Rekonsiliasi ini juga mencakup item lain seperti pelepasan, penurunan nilai, revaluasi, penyusutan, dan dampak perubahan kurs, namun fokus di sini adalah pada item terkait perolehan).

 

• Jaminan dan Restriksi: Mengungkapkan keberadaan dan jumlah aset tetap yang dijadikan jaminan atas liabilitas (utang) entitas, serta adanya pembatasan (restriksi) lain atas hak milik aset tetap.  
• Aset dalam Pembangunan (KDP): Mengungkapkan jumlah pengeluaran yang telah diakui dalam jumlah tercatat untuk item aset tetap yang masih dalam proses pembangunan (Konstruksi Dalam Pengerjaan - KDP).  
• Komitmen Kontraktual: Mengungkapkan jumlah komitmen kontraktual yang dimiliki entitas untuk memperoleh aset tetap di masa depan (misalnya, kontrak pembelian mesin atau pembangunan gedung yang sudah ditandatangani tetapi asetnya belum diterima/selesai).  
• Pertukaran Aset: Jika aset diperoleh melalui pertukaran, mengungkapkan pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial.  
• Hibah Pemerintah: Jika aset diperoleh melalui hibah pemerintah, mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk hibah (metode pendapatan ditangguhkan atau pengurang aset) serta sifat dan jumlah hibah yang diakui, sesuai persyaratan PSAK 61/243.  
• Hasil Selama Pengujian: Mengungkapkan jumlah hasil penjualan dan biaya perolehan terkait item yang dihasilkan selama pengujian aset (jika jumlahnya material dan tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi), serta pos laporan laba rugi di mana jumlah tersebut disajikan, sesuai dengan amendemen terkait.  

Pengungkapan-pengungkapan ini bertujuan memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan mengenai aktivitas investasi entitas dalam aset tetap. Informasi mengenai sumber penambahan aset, dasar pengukurannya, aset yang masih dalam proses konstruksi, aset yang dijaminkan, serta komitmen belanja modal di masa depan sangatlah relevan bagi investor dan kreditur dalam mengevaluasi kinerja, posisi keuangan, risiko, dan prospek arus kas entitas. Oleh karena itu, entitas harus memastikan bahwa sistem akuntansi dan pelaporannya mampu menghasilkan informasi yang detail dan akurat untuk memenuhi seluruh persyaratan pengungkapan dalam PSAK 216.  

8. Kesimpulan dan Penekanan Penting

Perlakuan akuntansi untuk perolehan aset tetap berdasarkan PSAK 216 melibatkan serangkaian prinsip dan aturan yang harus diterapkan secara cermat oleh entitas. Dimulai dari pemahaman definisi aset tetap sebagai aset berwujud yang digunakan dalam operasi selama lebih dari satu periode, hingga penerapan kriteria pengakuan ganda (manfaat ekonomi masa depan dan pengukuran biaya andal), standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas. Pengukuran awal aset tetap dilakukan sebesar biaya perolehannya, yang mencakup harga beli (setelah penyesuaian pajak non-refundable dan diskon) serta semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap pakai, termasuk estimasi biaya pembongkaran jika terdapat kewajiban.

PSAK 216 juga memberikan panduan spesifik untuk metode perolehan yang beragam. Pembelian dengan pembayaran ditangguhkan diukur pada nilai tunai setara, dengan selisihnya diakui sebagai bunga (kecuali jika memenuhi syarat kapitalisasi menurut PSAK 223). Pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar jika memiliki substansi komersial (dengan pengakuan laba/rugi), atau berdasarkan nilai tercatat jika tidak memiliki substansi komersial (tanpa pengakuan laba/rugi). Aset yang dibangun sendiri mencakup biaya material, tenaga kerja, overhead yang relevan, dan kapitalisasi biaya pinjaman sesuai PSAK 223, namun mengecualikan biaya abnormal. Perolehan melalui hibah pemerintah mengikuti PSAK 216 untuk asetnya dan PSAK 243/61 untuk perlakuan hibahnya. Terakhir, pengungkapan yang komprehensif mengenai dasar pengukuran, rekonsiliasi mutasi, komitmen, dan informasi relevan lainnya sangat penting untuk transparansi.

Dalam penerapannya, beberapa area dalam PSAK 216 memerlukan penggunaan judgement profesional yang signifikan. Penentuan apakah suatu biaya dapat diatribusikan secara langsung, penilaian keberadaan substansi komersial dalam pertukaran aset, pembuatan estimasi biaya pembongkaran dan restorasi, serta identifikasi aset kualifikasian untuk kapitalisasi biaya pinjaman adalah contoh area yang membutuhkan analisis dan pertimbangan cermat berdasarkan fakta dan keadaan spesifik. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih (misalnya, metode penyajian hibah pemerintah) juga merupakan kunci untuk keterbandingan laporan keuangan antar periode.

Sebagai penutup, tulisan ini menyajikan ringkasan dan interpretasi ketentuan PSAK 216 terkait perolehan aset tetap. Namun, untuk tujuan penerapan praktis dan kepatuhan penuh, entitas wajib selalu merujuk pada teks standar PSAK 216 final yang diterbitkan secara resmi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), beserta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan panduan implementasi lain yang mungkin menyertainya. Standar akuntansi bersifat dinamis dan dapat mengalami pembaruan atau klarifikasi lebih lanjut. Mengingat konteks konvergensi IFRS yang terus berjalan di Indonesia, pemantauan terhadap perkembangan standar akuntansi internasional yang relevan juga dianjurkan untuk mengantisipasi potensi perubahan di masa depan.