Pengakuan Pendapatan

 Pendahuluan

Prinsip dasar pengakuan pendapatan mengatur tentang kapan pendapatan dicatat dan berapa jumlah pendapatan yang dicatat. Secara umum, prinsip ini menekankan bahwa pendapatan dicatat pada saat diperoleh, yaitu ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa yang telah diselesaikan kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur laporan keuangan akan diakui dalam laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan, serta menentukan kapan atau saat pos tersebut akan disajikan. Hal ini berkonsekuensi pada pencatatan transaksi terkait.  

Definisi pendapatan dalam PSAK menekankan pada arus masuk manfaat ekonomi yang meningkatkan ekuitas, yang sejalan dengan persamaan dasar akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan pendapatan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan kas, tetapi lebih kepada peningkatan nilai bersih perusahaan akibat aktivitas operasionalnya.

Sebagai contoh, penerimaan pinjaman akan meningkatkan kas, namun juga meningkatkan kewajiban, sehingga tidak secara langsung meningkatkan ekuitas dari aktivitas normal perusahaan. Fokus pada manfaat ekonomi dan kenaikan ekuitas memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja operasional yang sesungguhnya.

Sebelum diberlakukannya PSAK 72, panduan mengenai pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 23. PSAK 23 mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli. Untuk pendapatan dari pemberian jasa, pengakuan dilakukan ketika jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Sementara itu, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain, seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui ketika manfaat ekonomi terkait kemungkinan besar akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.  

Pendekatan berbasis aturan dalam PSAK 23, yang berfokus pada transfer risiko dan manfaat untuk barang serta kinerja untuk jasa, memiliki potensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya, terutama pada transaksi yang kompleks atau lintas industri. Kriteria yang rigid dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang serupa secara ekonomi, sehingga mengurangi komparabilitas antar perusahaan. Misalnya, penentuan titik waktu pasti terjadinya "transfer risiko dan manfaat" dalam perjanjian penjualan yang rumit bisa menjadi subyektif dan menimbulkan variasi dalam praktik akuntansi.

PSAK 72, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS) 15 Revenue from Contracts with Customers. Standar ini bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan serta arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.  

Penerapan PSAK 72 menyediakan model pengakuan pendapatan yang tunggal dan komprehensif untuk semua kontrak dengan pelanggan, dengan tujuan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar industri dan di pasar modal. Standar ini menggantikan beberapa standar sebelumnya yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, termasuk PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.  

Adopsi IFRS 15 sebagai PSAK 72 menunjukkan komitmen Indonesia untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi dengan praktik terbaik internasional, yang akan meningkatkan transparansi dan komparabilitas pelaporan keuangan di Indonesia. Konsolidasi berbagai standar pengakuan pendapatan ke dalam satu kerangka kerja menyederhanakan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini juga membantu pengguna laporan keuangan dalam membandingkan kinerja perusahaan Indonesia dengan perusahaan di negara lain yang menggunakan IFRS. Penggantian berbagai standar yang lebih spesifik dengan satu standar yang lebih prinsipil bertujuan untuk mengatasi inkonsistensi yang mungkin timbul dari penerapan aturan yang berbeda untuk transaksi pendapatan yang serupa secara ekonomi.

Model Lima Langkah Pengakuan Pendapatan Sesuai PSAK 72

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak dengan pelanggan melalui lima langkah berikut :  

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
3. Tentukan harga transaksi.
4. Alokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan.
5. Akui pendapatan ketika (atau saat) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Model lima langkah ini bersifat berbasis prinsip, yang berarti memerlukan lebih banyak pertimbangan dan penilaian profesional dibandingkan dengan standar berbasis aturan sebelumnya.  

Pendekatan lima langkah ini memberikan struktur yang jelas dan sistematis untuk pengakuan pendapatan, yang memastikan penerapan prinsip-prinsip secara konsisten pada berbagai jenis kontrak dan industri. Sifat berbasis prinsip dari model ini mendorong akuntan untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menerapkan standar pada situasi spesifik, yang memungkinkan representasi yang lebih akurat dari substansi ekonomi transaksi pendapatan dibandingkan dengan aturan yang mungkin tidak selalu sesuai dengan setiap keadaan.

Langkah 1: Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Menurut PSAK 72, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak ini dapat berupa perjanjian tertulis, lisan, atau tersirat berdasarkan praktik bisnis kebiasaan entitas.  

Entitas hanya akan mencatat kontrak dengan pelanggan jika seluruh kriteria berikut terpenuhi :  

• Persetujuan dan Komitmen Pihak: Semua pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (baik secara tertulis, lisan, atau sesuai praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Harus ada persetujuan yang jelas dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.  
• Identifikasi Hak Setiap Pihak: Hak-hak setiap pihak terkait barang atau jasa yang akan dialihkan harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Kontrak harus secara spesifik menyebutkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk barang atau jasa yang akan diterima pelanggan dan imbalan yang akan diterima entitas.  
• Identifikasi Jangka Waktu Pembayaran: Syarat pembayaran atas barang atau jasa yang akan dialihkan harus dapat ditentukan. Kontrak harus menetapkan kapan dan bagaimana pelanggan akan melakukan pembayaran kepada entitas.  
• Substansi Komersial: Kontrak memiliki substansi komersial, yang berarti risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari kontrak. Harus ada dampak ekonomi yang signifikan dari kontrak terhadap entitas.  
• Probabilitas Penagihan Imbalan: Kemungkinan besar entitas akan menerima imbalan yang menjadi haknya sebagai pertukaran atas barang atau jasa yang akan dialihkan kepada pelanggan. Dalam menilai probabilitas penagihan, entitas harus mempertimbangkan kemampuan dan niat pelanggan untuk membayar imbalan pada saat jatuh tempo.  

Kontrak dianggap tidak ada jika masing-masing pihak dalam kontrak dapat secara sepihak mengakhiri kontrak yang belum dilaksanakan sepenuhnya tanpa memberikan kompensasi kepada pihak lain. Kontrak dikatakan belum dilaksanakan sepenuhnya jika entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dijanjikan.

Jika suatu kontrak tidak memenuhi kriteria identifikasi namun entitas telah menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan hanya jika entitas tidak memiliki sisa kewajiban atas pengalihan barang atau jasa, atau jika kontrak diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.  

Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau pihak terkait pelanggan) dan mencatatnya sebagai kontrak tunggal jika salah satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi :  

• Kontrak-kontrak tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal.
• Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam suatu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lainnya.
• Barang atau jasa yang dijanjikan dalam suatu kontrak (atau barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal.

Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disepakati oleh pihak-pihak dalam kontrak. Entitas mengakui modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:  

• Ruang lingkup kontrak bertambah karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct).
• Harga kontrak dinaikkan dengan imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu.

Langkah pertama dalam model lima langkah ini sangat penting karena menetapkan dasar untuk pengakuan pendapatan. Kriteria yang komprehensif memastikan bahwa pendapatan hanya diakui ketika terdapat perjanjian yang sah dan mengikat antara entitas dan pelanggannya, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diidentifikasi dengan jelas. Pertimbangan mengenai probabilitas penagihan juga menekankan bahwa pendapatan tidak seharusnya diakui jika tidak mungkin entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang telah dialihkan. Aturan mengenai kombinasi kontrak dan modifikasi kontrak mengakui kompleksitas transaksi bisnis di dunia nyata dan memberikan panduan untuk menangani situasi di mana beberapa kontrak terkait atau ketika kontrak mengalami perubahan. Hal ini mencegah entitas dari praktik akuntansi yang mungkin tidak secara akurat mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi tersebut.

Langkah 2: Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak

Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak dengan pelanggan untuk mengalihkan kepada pelanggan baik suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang dapat dibedakan, atau serangkaian barang atau jasa yang dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Kewajiban pelaksanaan dapat dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak atau tersirat oleh praktik bisnis kebiasaan entitas.  

Suatu barang atau jasa dianggap dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:  

• Pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut baik secara mandiri maupun bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia bagi pelanggan (yaitu, barang atau jasa tersebut mampu dibedakan). Ini berarti pelanggan dapat menggunakan, mengonsumsi, menjual, atau menyimpan barang atau jasa tersebut.
• Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak (yaitu, janji untuk mengalihkan barang atau jasa tersebut dapat dibedakan dalam konteks kontrak). Kriteria ini tidak terpenuhi jika entitas menyediakan layanan signifikan untuk mengintegrasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak menjadi satu paket yang merupakan output gabungan yang dikontrak oleh pelanggan, atau jika barang atau jasa tersebut sangat tergantung atau sangat terkait dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak.

Suatu kontrak dapat memiliki satu kewajiban pelaksanaan atau beberapa kewajiban pelaksanaan. Misalnya, kontrak untuk membangun pabrik mungkin merupakan satu kewajiban pelaksanaan jika berbagai barang dan jasa (rekayasa, penyiapan lahan, konstruksi, dll.) sangat terkait dan pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat darinya secara independen. Sebaliknya, kontrak untuk menjual produk dengan perjanjian pemeliharaan terpisah biasanya mengandung dua kewajiban pelaksanaan (produk dan layanan pemeliharaan).  

Identifikasi kewajiban pelaksanaan merupakan langkah krusial karena pengakuan pendapatan secara langsung terkait dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban ini. Konsep barang atau jasa yang "dapat dibedakan" memerlukan analisis yang cermat terhadap ketentuan kontrak dan sifat dari apa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Jika suatu kontrak tampaknya melibatkan beberapa item atau layanan, penting untuk menentukan apakah setiap item atau layanan tersebut dapat dibedakan dari yang lain. Jika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa secara independen dan janji untuk mengalihkannya dapat diidentifikasi secara terpisah, maka itu dianggap sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Namun, jika beberapa item atau layanan sangat terintegrasi sehingga pelanggan pada dasarnya membeli solusi tunggal, maka kontrak tersebut mungkin hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan. Penentuan yang tepat dari kewajiban pelaksanaan akan mempengaruhi bagaimana harga transaksi dialokasikan dan kapan pendapatan diakui.

Langkah 3: Tentukan Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak penjualan). Ini adalah total imbalan yang diharapkan entitas terima dari pelanggan.  

Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Imbalan variabel mencakup jumlah seperti diskon, rabat, pengembalian dana, kredit, insentif, bonus kinerja, atau penalti. Entitas harus mengestimasi jumlah imbalan variabel yang akan menjadi haknya. Estimasi ini termasuk dalam harga transaksi jika kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian yang terkait dengan imbalan variabel tersebut diselesaikan di kemudian hari.  

Jika imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dalam bentuk selain kas, harga transaksi diukur pada nilai wajar imbalan non-tunai tersebut.  

Harga transaksi harus disesuaikan untuk efek nilai waktu uang jika kontrak mengandung komponen pendanaan yang signifikan (misalnya, jika waktu pembayaran yang disepakati oleh pelanggan memberikan manfaat signifikan kepada pelanggan atau entitas dalam membiayai pengalihan barang atau jasa).  

Penentuan harga transaksi merupakan langkah penting karena jumlah ini akan menjadi dasar untuk alokasi ke kewajiban pelaksanaan dan akhirnya diakui sebagai pendapatan. Ketika imbalan dalam kontrak bersifat tetap, penentuan harga transaksi relatif mudah. Namun, banyak kontrak yang mengandung imbalan variabel, yang memerlukan entitas untuk membuat estimasi yang andal.

Estimasi ini harus didasarkan pada semua informasi yang tersedia dan harus mencerminkan jumlah yang paling mungkin diterima oleh entitas. Selain itu, jika imbalan tidak dalam bentuk kas, entitas harus menentukan nilai wajar dari imbalan tersebut. Kontrak juga mungkin mengandung komponen pendanaan yang signifikan, yang memerlukan penyesuaian harga transaksi untuk mencerminkan nilai waktu uang. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan harga tunai dari barang atau jasa yang dialihkan.

Langkah 4: Alokasikan Harga Transaksi ke Kewajiban Pelaksanaan

Untuk kontrak dengan beberapa kewajiban pelaksanaan, harga transaksi dialokasikan ke setiap kewajiban pelaksanaan secara proporsional berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatifnya. Harga jual berdiri sendiri adalah harga di mana entitas akan menjual barang atau jasa yang dijanjikan secara terpisah kepada pelanggan.  

Jika harga jual berdiri sendiri tidak dapat diamati secara langsung, entitas harus mengestimasinya menggunakan metode seperti pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan, pendekatan biaya yang diharapkan ditambah margin, atau pendekatan residual. Pendekatan residual harus digunakan dengan hati-hati dan hanya ketika harga jual berdiri sendiri sangat bervariasi atau tidak pasti.  

Diskon yang terkait dengan seluruh kontrak umumnya dialokasikan secara proporsional ke semua kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatifnya. Imbalan variabel dapat dialokasikan ke satu atau lebih, tetapi tidak semua, kewajiban pelaksanaan jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ketika persyaratan pembayaran variabel secara spesifik terkait dengan upaya entitas untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut.  

Tujuan dari alokasi harga transaksi adalah untuk mengalokasikan sebagian dari harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas terima untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penggunaan harga jual berdiri sendiri sebagai dasar alokasi memastikan bahwa setiap barang atau jasa yang berbeda dalam kontrak diakui pendapatannya secara proporsional dengan nilai relatifnya. Ketika harga jual berdiri sendiri tidak tersedia secara langsung, penggunaan metode estimasi yang tepat menjadi penting. Pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar pelanggan di pasar serupa. Pendekatan biaya yang diharapkan ditambah margin memperkirakan biaya pemenuhan kewajiban ditambah margin keuntungan yang sesuai. Pendekatan residual dapat digunakan dalam situasi terbatas ketika harga jual berdiri sendiri sangat tidak pasti, dengan mengurangkan harga jual berdiri sendiri yang dapat diamati dari kewajiban lain dari total harga transaksi. Alokasi diskon dan imbalan variabel juga harus dilakukan secara sistematis untuk mencerminkan substansi ekonomi dari kontrak.

Langkah 5: Akui Pendapatan Ketika (atau Saat) Entitas Memenuhi Kewajiban Pelaksanaan

Pendapatan diakui pada suatu titik waktu ketika pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan dialihkan kepada pelanggan. Indikator bahwa pengendalian telah dialihkan meliputi ketika entitas memiliki hak pembayaran saat ini, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik aset, pelanggan memiliki risiko dan manfaat kepemilikan aset yang signifikan, dan pelanggan telah menerima aset.  

Pendapatan diakui sepanjang waktu jika salah satu kriteria berikut terpenuhi :  

• Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas seiring dengan kinerja entitas.
• Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (misalnya, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan seiring dengan aset tersebut diciptakan atau ditingkatkan.
• Kinerja entitas tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas, dan entitas memiliki hak pembayaran atas kinerja yang telah diselesaikan hingga saat ini.

Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, entitas harus menggunakan metode yang secara faithful menggambarkan kinerja entitas dalam memenuhi kewajiban tersebut. Ini dapat berupa metode output (misalnya, berdasarkan pengukuran langsung nilai barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan hingga saat ini relatif terhadap barang atau jasa yang dijanjikan yang tersisa) atau metode input (misalnya, berdasarkan upaya atau input entitas untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan, seperti biaya yang dikeluarkan relatif terhadap total biaya yang diharapkan). Metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten untuk kewajiban pelaksanaan yang serupa dan dalam keadaan yang serupa.  

Pengakuan pendapatan adalah langkah terakhir dalam model lima langkah dan merupakan saat ketika pendapatan secara resmi dicatat dalam laporan keuangan. Waktu pengakuan pendapatan bergantung pada kapan pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan. Pengendalian dialihkan ketika pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset tersebut. Untuk banyak transaksi, pengalihan pengendalian terjadi pada satu titik waktu, seperti saat barang dikirimkan atau layanan selesai. Namun, untuk beberapa transaksi, terutama yang melibatkan penyediaan layanan berkelanjutan atau proyek jangka panjang, pengendalian mungkin dialihkan secara bertahap sepanjang waktu. Dalam kasus pengakuan pendapatan sepanjang waktu, penting untuk memilih metode yang tepat untuk mengukur kemajuan penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Metode output mengukur hasil yang telah dicapai, sedangkan metode input mengukur upaya atau sumber daya yang telah dikonsumsi. Pemilihan metode harus didasarkan pada sifat kewajiban pelaksanaan dan harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja entitas.

Contoh Penerapan Prinsip Pengakuan Pendapatan dalam Berbagai Situasi Sesuai PSAK

• Studi Kasus 1: Penjualan Barang dengan Pengiriman di Kemudian Hari. Seorang pelanggan memesan barang dari perusahaan dan membayar di muka, tetapi barang akan dikirim bulan depan. Pendapatan harus diakui ketika barang dikirim dan pelanggan memperoleh pengendalian, bukan saat kas diterima. Pengendalian biasanya berpindah saat pengiriman atau penyerahan, tergantung pada persyaratan pengiriman.
• Studi Kasus 2: Pemberian Jasa dengan Pembayaran Bertahap. Sebuah firma konsultan memberikan layanan kepada klien selama enam bulan, dengan pembayaran dilakukan bulanan setelah penyelesaian pekerjaan setiap bulan. Pendapatan harus diakui setiap bulan saat layanan dilakukan dan kewajiban pelaksanaan untuk bulan tersebut dipenuhi. Dalam kasus ini, pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat layanan konsultasi saat layanan tersebut dilakukan, memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sepanjang waktu.
• Studi Kasus 3: Kontrak Konstruksi Jangka Panjang. Sebuah perusahaan konstruksi menandatangani kontrak untuk membangun gedung selama dua tahun. Pendapatan dapat diakui sepanjang waktu berdasarkan persentase penyelesaian, menggunakan metode output (misalnya, pencapaian tonggak penting) atau metode input (misalnya, biaya yang dikeluarkan). Misalnya, jika kontrak menetapkan pembayaran setelah penyelesaian fase tertentu (seperti fondasi, struktur, penyelesaian), metode output berdasarkan tonggak ini akan sesuai. Alternatifnya, jika kemajuan diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan hingga saat ini dibandingkan dengan total biaya yang diperkirakan, metode input akan digunakan.  
• Studi Kasus 4: Penjualan Perangkat Lunak dengan Lisensi dan Pembaruan. Sebuah perusahaan perangkat lunak menjual lisensi abadi dan juga menyediakan kontrak pemeliharaan dan dukungan tahunan yang terpisah. Lisensi dan pemeliharaan kemungkinan merupakan kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Pendapatan untuk lisensi mungkin diakui pada satu titik waktu ketika lisensi diberikan dan pelanggan dapat menggunakan perangkat lunak. Pendapatan untuk pemeliharaan akan diakui selama setahun saat layanan diberikan, dengan asumsi kontrak pemeliharaan menyediakan dukungan dan pembaruan berkelanjutan sepanjang tahun.
• Studi Kasus 5: Transaksi Penjualan Unit Rumah dalam Pembangunan.
• Skenario A: Pengembang properti menjual rumah yang sedang dibangun. Kontrak tidak memungkinkan pengembang untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai hingga saat ini; pembayaran hanya jatuh tempo setelah penyerahan fisik. Pendapatan diakui pada satu titik waktu ketika rumah selesai dan kepemilikan dialihkan. Dalam skenario ini, pelanggan tidak memperoleh pengendalian atas aset hingga selesai dibangun dan siap diserahkan.  
• Skenario B: Kontrak memungkinkan pengembang untuk menagih pelanggan berdasarkan kemajuan konstruksi. Pendapatan diakui sepanjang waktu berdasarkan persentase penyelesaian. Di sini, pelanggan secara efektif mengendalikan aset saat sedang dibuat, dan pengembang memiliki hak pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan hingga saat ini, memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sepanjang waktu.  

Contoh-contoh ini menggambarkan penerapan praktis model lima langkah dalam berbagai skenario bisnis. Kuncinya adalah menganalisis secara cermat persyaratan dan ketentuan spesifik dari setiap kontrak untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dengan benar dan menentukan waktu pengakuan pendapatan yang tepat. Kasus pengembangan properti secara khusus menyoroti bagaimana pengaturan kontrak yang berbeda dapat menghasilkan pola pengakuan pendapatan yang sangat berbeda (pada satu titik waktu versus sepanjang waktu).

Kesimpulan

PSAK 72 merepresentasikan pergeseran signifikan menuju pendekatan berbasis prinsip untuk pengakuan pendapatan di Indonesia, sejalan dengan standar internasional melalui adopsinya terhadap IFRS 15. Model lima langkah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengakui pendapatan berdasarkan pengalihan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan, yang memerlukan analisis menyeluruh terhadap persyaratan kontrak dan kewajiban pelaksanaan. Penerapan PSAK 72 yang tepat membutuhkan pemahaman mendalam tentang setiap langkah dalam model, penggunaan pertimbangan profesional, dan penggunaan metode yang sesuai secara konsisten untuk menentukan harga transaksi dan mengalokasikannya ke kewajiban pelaksanaan. Tetap mengikuti perkembangan interpretasi dan panduan terbaru yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan badan pengatur terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan pelaporan keuangan yang akurat berdasarkan PSAK 72 dalam lingkungan bisnis Indonesia.